Menu
header photo

ayo jelajah indahnya indonesia

Nikmati Keindahan Nusantara

apa yg harus dilakukan jika akta kelahiran hilang?

Tiap-tiap kelahiran harus dilaporkan oleh masyarakat pada lembaga pelaksana ditempat sangat lamban 60 (enam puluh) hari semenjak kelahiran. Berdasar pada laporan itu, Petinggi Pencatatan Sipil mencatat pada Daftar Akta Kelahiran serta menerbitkan Cuplikan Akta Kelahiran.

 

Bila Anda sampai sekarang ini tidak memiliki akta kelahiran, bermakna kelahiran Anda terlambat dilaporkan. Laporan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari semenjak tanggal kelahiran (terlambat), pencatatan serta penerbitan Akta Kelahiran dikerjakan sesudah memperoleh ketetapan Kepala Lembaga Pelaksana ditempat. Hal sama juga diterangkan dalam situs Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil, masyarakat yang terlambat mencatatkan kelahiran cukuplah memohon ketetapan tercatat pada dinas kependudukan serta catatan sipil ditempat.


Juga, dalam Masalah 53 huruf e Ketentuan Presiden Nomer 25 Tahun 2008 mengenai Kriteria serta Tata Langkah Pendaftaran Masyarakat serta Pencatatan Sipil diterangkan jika Petinggi Pencatatan Sipil mencatat permintaan pendaftaran kelahiran pada Daftar Akta Kelahiran serta menerbitkan Cuplikan Akta Kelahiran serta mengemukakan pada Kepala Desa/Lurah atau pada Pemohon.

 

Jadi, dari beberapa ketetapan diatas di ketahui jika Akta Kelahiran yang dipunyai oleh seseorang masyarakat masyarakat negara Indonesia hanya Cuplikan dari Akta Kelahiran yang berada di Petinggi Pencatatan Kelahiran.
Denda Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran

Laporan momen terpenting seperti kelahiran yang melebihi batas waktu dikenai denda administratif. Dalam praktiknya, ketentuan masalah denda keterlambatan laporan kelahiran serta pembuatan akta kelahiran ini dengan spesial tertuang dalam ketentuan daerah semasing. Menjadi contoh, Anda tinggal di lokasi DKI Jakarta, ketetapan laporan kelahiran ini ditata dalam Ketentuan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomer 3 Tahun 2012 mengenai Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) seperti dirubah dengan Ketentuan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomer 1 Tahun 2015 (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).

 

Sebelum Perda DKI Jakarta 3/2012 ini dirubah oleh Perda DKI Jakarta 1/2015, ada ketetapan denda jika berlangsung keterlambatan laporan pendaftaran masyarakat serta pencatatan sipil. Akan tetapi, ketetapan itu sudah dihapus hingga keharusan membayar denda bila terlambat membuat akta kelahiran tidak ada.

 

Prasyarat Membuat Akta Kelahiran Baru Bila Terlambat Memberikan laporan Kelahiran

Sama seperti seperti denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, prosedur mengatur keterlambatan pembuatan akta kelahiran juga ditata kembali di semasing daerah. Menjadi contoh untuk di lokasi DKI Jakarta, ketentuannya ditata dalam Masalah 134 Ketentuan Gubernur Nomer 93 tahun 2012 mengenai Tata Langkah serta Kriteria Pendaftaran Masyarakat serta Pencatatan Sipil (“Pergub 93/2012”) yang mengatakan jika kriteria untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk laporan kelahiran yang melewati batas waktu, persyaratannya yaitu dengan membawa :

Go Back

Comment